#1
TOPSKOR   |   Harian Olahraga Pertama di Indonesia
Menpora Diminta Turun Tangan Selamatkan Tenis Indonesia
21 November 2017 18:05 WIB

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi diminta turun tangan untuk menyelamatkan tenis Indonesia dari kehancuran. Pasalnya, Ketua Umum PP Pelti, Wibowo Suseno Wirjawan memaksakan I Gede Widiade masuk bursa pencalonan Ketua Umum PP Pelti dengan melanggar aturan yang dibuat PP Pelti pada Musyawarah Nasional (Munas) Pelti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 24-26 November 2017. 

"Cukuplah satu periode saja tenis Indonesia mengalami penurunan prestasi di bawah kepemimpinan Wibowo Suseno Wirjawan. Saatnya, Menpora Imam Nahrawi turun tangan menegakkan aturan demi menyelamatkan tenis Indonesia sebelum terperosok kembali ke jurang kehancuran," kata Wakil Ketua Pengprov Pelti DKI Jakarta, Johannes Susanto di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Alasan Johannes meminta Imam Nahrawi turun tangan karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dimana cabang olahraga tenis diharapkan mampu menyumbangkan medali. 

"Bagaimana tenis bisa menyumbangkan medali di Asian Games 2018 kalau dipimpin figur yang tidak mengerti tenis. I Gede Widiade itu orang sepak bola. Cukup dia mengurus Persija Jakarta saja," imbuhnya. 

Masuknya I Gede Widiade, kata Johannes Susanto, jelas menyalahi aturan yang dibuat PP Pelti. Dalam tahap awal penjaringan, Tim Penjaringan yang diketuai oleh Susan Soebakti telah menerima lamaran dari tiga bakal calon yakni Rildo Ananda Anwar, Anton Lukmanto, dan Umbu Samapaty. Tapi yang memenuhi persyaratan administrasi yakni minimal mendapat dukungan tertulis dari 10 Pengurus daerah (Pengda) Pelti, ternyata hanya Rildo yang lolos.

Dalam edaran yang disebarkan lewat media sosial oleh Susan Soebakti dinyatakan bahwa batas akhir pendaftaran calon ketua umum adalah 5 November 2017 setelah dibuka sejak 2 Oktober. Dalam edaran tersebut juga disebutkan bahwa penetapan Caketum yang maju dalam munas ditentukan pada 13 November 2017.

"Munculnya nama I Gede Widiade yang masuk usai deadline penjaringan caketum tadi mencerminkan bahwa Wibowo Suseno Wirjawan telah mencederai fair play," tegasnya.

Yang lebih menggelikan lagi, kata Johannes, Wibowo Suseno Wirjawan langsung mengumumkan calon figur Ketua Umum PP Pelti. "Etikanya calon figur ketum PP Pelti itu bukan diumumkan sendiri tetapi oleh Ketua Tim Penjaringan," ujarnya lagi. 

Wibowo Suseno Wirjawan sendiri beralasan masuknya I Gede Widiade 
untuk meramaikan pemilihan Ketum PP Pelti. "Lha kalau kita sudah ngikutin (deadline) 5 November harus diserahkan, tiba-tiba yang lain bisa nyusul. Kok boleh? Bukan soal rame atau tidak, atau kalah menang, tapi keseriusan aturan penjaringan yang harus diikuti. Kalau dari awal sudah salah nanti seterusnya salah semua," sesal Susanto.

Menurut Susanto, Caketum Rildo Ananda Anwar pada saat batas waktu penyerahan berkas pencalonan sudah didukung 12 Pengda, dan terus bertambah dari hari ke hari. Hingga saat ini Rildo telah didukung oleh 22 Pengda Pelti.

Susanto menyatakan meski edaran tidak bernomor dan berkop surat resmi organisasi, tapi yang mengeluarkan adalah Ketua Tim Penjaringan Susan Soebakti dengan anggota Wailand Walalangi. Keduanya adalah anggota PP Pelti. Edaran tersebut kemudian dibatalkan dengan alasan agar lebih banyak Caketum yang maju dalam Munas PP Pelti.

"Kalau alasannya hanya karena Pak Rildo yang muncul sebagai calon tunggal, yang salah siapa? Apa ada aturan tidak boleh calon tunggal? Yang ada batasnya tanggal 5 November, itu aja yang pasti," kata Susanto.

Pernyataan Susanto dibenarkan oleh Sekretaris Umum Pengda Pelti Jabar Eko Supriatna. Buat Pengda Pelti Jabar, kata Eko, aturan adalah segalanya kalau mau tertib organisasi.

"Pengda Jabar tak punya hak membuat aturan soal penjaringan dan itu adalah hak PP Pelti sebagai panitia munas nanti. Kalau munas dimulai sudah melenceng dari aturan yang disepakati, kita sudah bisa menilai sendiri sikap PP Pelti panitia munas," kata Eko.

Eko juga menilai PP Pelti tidak menerapkan tata kelola yang baik di organisasi olahraga tenis nasional karena mengeluarkan edaran penjaringan caketum tanpa kop dan nomor surat resmi.* 
 

BERITA TERKAIT

Penulis
Total Komentar 0
Tulis Komentar +
ARTIKEL SEBELUMNYA